Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/walikota setempat, yakni:

1. Adanya cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;


2. Adanya cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;


3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;


4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;


5. Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau


6. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Tata Cara Perolehan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:

1. persyaratan administratif;


2. persyaratan teknis; dan


3. persyaratan finansial.

Persyaratan administratif untuk:

1. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
   
   
   
   1. surat permohonan;
   
   
   2. kartu tanda penduduk;
   
   
   3. komoditas tambang yang dimohon; dan
   
   
   4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
   
   
   
   


2. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
   
   
   
   1. surat permohonan;
   
   
   2. komoditas tambang yang dimohon; dan
   
   
   3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
   
   
   
   


3. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
   
   
   
   1. surat permohonan;
   
   
   2. nomor pokok wajib pajak;
   
   
   3. akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   
   
   4. komoditas tambang yang dimohon; dan
   
   
   5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
   
   
   
   

Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

1. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;


2. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan


3. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Persyaratan finansial mencakup penyerahan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.